Rabu, 03 Maret 2010

Diskriminasi pendidikan di jaman yang serba Kapitalisme

Pasal 28E ayat 1

" Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

contoh kasus :

Fenomena “orang miskin dilarang sekolah” hanya sebagian kecil saja bentuk diskriminasi yang terjadi di alam kapitalisme. Walau teorinya bilang kapitalisme memberikan kesempatan dan hak yang sama pada setiap anggota masyarakat, tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Terutama dalam hal pelayanan publik, orang miskin tidak hanya dilarang sekolah, tapi juga dilarang sakit, lapar, atau dilarang hidup.

Ya, inilah yang terjadi ketika pemilik modal (kapitalis) alias yang mempunyai uang banyak bisa bebas beli apa saja (termasuk pulau, hutan, sungai, minyak bumi, sekolah, rumah sakit, atau sumber sembako) dan menguasinya secara pribadi. Kemudian menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga tinggi demi meraup keuntungan berlipat.

Di dunia pendidikan, kabanyakan hanya para orang kaya yang dengan mudah masuk sekolah unggulan dengan kualitas pendidikan maksimal, yakni sarana yang lengkap mulai dari komputer berikut fasilitas internet, perpustakaan, laboratorium, hingga ruangan kelas yang full AC. Sementara orang miskin, jangankan sekolah, bermimpi agar tidak buta huruf saja mesti mengorbankan segalanya yang dia miliki.

Akibatnya, saat ini terdapat sedikitnya 283.990 anak dari 21,7 juta anak di Indonesia yang mengalami buta aksara. Selain itu, data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Tahun 2002 juga menunjukkan angka putus sekolah tingkat SD sebesar 1,46 persen, tingkat SLTP/MTs 2,27 persen serta tingkat SLTA yang mencapai 2,48 persen.

Data yang masih dianggap mutakhir tersebut juga menyebutkan presentasi tidak terjangkaunya anak-anak usia SD hingga SLTA ke dalam jenjang pendidikannya masing-masing. Sedikitnya 5,50 persen anak usia 7-12 tahun tidak mendapat layanan pendidikan SD/MI, 44,30 persen anak usia 13-15 tahun tak mendapat pendidikan SLTP/MTs, 67,68 persen anak usia 16-18 tahun tak memperoleh pendidikan SLTA serta 72,65 persen anak usia 0-6 tahun tidak mengalami pendidikan usia dini.

Sikap diskriminatif di alam kapitalisme juga telah memaksa setiap orang untuk menyetujui prinsip hidup “uang adalah segalanya”. Sehingga, orang berlomba-lomba meraup materi sebanyak mungkin dengan menghalalkan segala cara. Ini yang bisa memicu konflik dan membidani lahirnya masalah sosial. Kriminalitas, bandar narkoba, prostitusi, atau kerusuhan hanya sebagian kecil saja produk sampingan akibat diterapkannya kapitalisme oleh negara selain pengangguran atau anak putus sekolah. Kondisi ini memang tengah mengepung kita sekarang ini. Maka dari itu kita harus segera melakukan perubahan. Karena bagaimanapun juga kondidi ini harus segera di akhiri.

0 komentar:

Poskan Komentar